Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya peran bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sebagai salah satu pilar utama perekonomian nasional. Selain berfungsi sebagai lembaga bisnis, bank-bank pelat merah dinilai harus mampu menjadi instrumen pembangunan yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
Penegasan itu disampaikan Presiden saat bertemu jajaran komisaris dan direksi Himbara di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 18 Juni 2026. Dalam pertemuan tersebut, pembahasan tidak hanya menyentuh kinerja perbankan nasional, tetapi juga kontribusinya terhadap agenda pembangunan dan pemerataan ekonomi.
Usai pertemuan, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang juga menjabat Chief Executive Officer Danantara, Rosan Roeslani, mengungkapkan besarnya nilai ekonomi yang dimiliki kelompok bank Himbara. Menurut dia, total kapitalisasi pasar gabungan bank-bank negara saat ini mencapai sekitar Rp1.100 triliun.
Angka tersebut mencerminkan sekitar 10 persen dari total nilai perusahaan yang tercatat di pasar modal Indonesia. Besarnya kapitalisasi itu menunjukkan posisi strategis Himbara dalam sistem keuangan nasional.
Rosan menjelaskan, nilai pasar masing-masing bank anggota Himbara berada pada level yang sangat signifikan. Bank Mandiri, misalnya, memiliki kapitalisasi pasar sekitar Rp450 triliun. Nilai yang hampir setara juga dimiliki Bank Rakyat Indonesia, sementara Bank Negara Indonesia, Bank Syariah Indonesia, dan Bank Tabungan Negara turut memberikan kontribusi besar terhadap total nilai kelompok Himbara.
Menurut Rosan, Presiden Prabowo menekankan bahwa kekuatan ekonomi sebesar itu tidak boleh hanya diukur dari kemampuan menghasilkan keuntungan. Kehadiran bank-bank negara harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat melalui perluasan akses pembiayaan dan kesempatan ekonomi yang lebih merata.
Peran tersebut mencakup dukungan terhadap berbagai segmen usaha, mulai dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sektor komersial, hingga korporasi besar. Dengan kapasitas yang dimiliki, Himbara diharapkan menjadi penggerak pertumbuhan sekaligus instrumen pemerataan ekonomi.
“Perbankan tidak semata-mata mengejar laba, tetapi juga harus dirasakan kehadirannya oleh masyarakat,” kata Rosan.
Meski demikian, Presiden juga mengingatkan agar seluruh aktivitas bisnis perbankan tetap dijalankan dengan prinsip kehati-hatian. Menurut Rosan, profesionalisme dan tata kelola yang baik tetap menjadi fondasi utama dalam menjalankan fungsi intermediasi perbankan.
Di tengah berbagai tantangan ekonomi global, pemerintah menilai sektor perbankan memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, keberadaan Himbara diharapkan mampu menjadi jembatan bagi masyarakat untuk memperoleh akses pembiayaan yang lebih luas dan inklusif.
Dalam pertemuan tersebut, turut dibahas perkembangan kondisi ekonomi global, termasuk pergerakan harga minyak dunia. Rosan mengatakan pemerintah melihat penurunan harga minyak hingga berada di bawah level US$ 80 per barel sebagai perkembangan yang berpotensi memberikan sentimen positif bagi perekonomian Indonesia.
Harga energi yang lebih rendah dinilai dapat membantu menjaga stabilitas biaya produksi, mengurangi tekanan inflasi, serta memberikan ruang yang lebih besar bagi aktivitas ekonomi domestik.
Lebih jauh, Rosan menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menaruh perhatian besar terhadap upaya memperkuat kemandirian ekonomi nasional. Dalam visi tersebut, sektor perbankan, khususnya Himbara, memiliki posisi sentral sebagai penyedia pembiayaan bagi sektor-sektor produktif yang menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Menurut dia, pembangunan ekonomi ke depan harus diarahkan pada terciptanya ekonomi yang lebih mandiri dan tidak terlalu bergantung pada faktor eksternal. Untuk mencapai tujuan tersebut, dukungan sektor perbankan menjadi salah satu kunci utama.
Dengan aset dan kapitalisasi pasar yang terus bertumbuh, Himbara kini tidak hanya menjadi kelompok bank terbesar di Indonesia, tetapi juga salah satu instrumen penting pemerintah dalam menggerakkan investasi, memperluas akses pembiayaan, serta memperkuat fondasi ekonomi nasional di tengah dinamika global yang terus berubah.
