Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa arah pembangunan ekonomi Indonesia harus tetap berpijak pada prinsip ekonomi Pancasila yang menempatkan rakyat sebagai pelaku utama pembangunan. Menurut dia, konsep tersebut telah dirumuskan secara jelas oleh para pendiri bangsa dan tertuang dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menjadi inspektur Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin, 1 Juni 2026.
Dalam pidatonya, Prabowo mengatakan sistem ekonomi Indonesia dirancang sebagai usaha bersama yang berlandaskan asas kekeluargaan. Konsep tersebut, kata dia, merupakan warisan pemikiran para pendiri bangsa seperti Soekarno, Mohammad Hatta, dan Sutan Sjahrir yang menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama pembangunan nasional.
“Ekonomi kita berdasarkan rancang bangun yang dibuat oleh para pendiri bangsa dan sangat jelas tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945, bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan,” ujar Prabowo.
Presiden menilai prinsip ekonomi yang egaliter dan berorientasi pada kepentingan rakyat harus terus diperkuat di tengah tantangan ekonomi global. Karena itu, pemerintah akan memberikan perhatian besar pada pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pembangunan ekonomi berbasis desa.
Menurut Prabowo, koperasi merupakan instrumen penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mengurangi ketimpangan ekonomi.
“Koperasi harus diperkuat dan dibangkitkan. Koperasi adalah salah satu alat untuk mengangkat rakyat dari kemiskinan dan ketidakberdayaan,” kata dia.
Selain koperasi, Presiden juga menekankan pentingnya memperkuat sektor UMKM yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Ia menilai desa juga harus didorong menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru agar pembangunan tidak hanya terpusat di kota-kota besar.
Prabowo menegaskan bahwa masyarakat tidak boleh sekadar menjadi objek pembangunan. Sebaliknya, rakyat harus memperoleh ruang yang lebih besar untuk terlibat langsung dalam proses pembangunan dan menikmati hasilnya.
“Rakyat harus menjadi pelaku utama pembangunan, bukan sekadar objek pembangunan, apalagi hanya menjadi alat pembangunan,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Prabowo kembali mengingatkan bahwa tujuan akhir ekonomi Pancasila adalah terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus diiringi dengan pemerataan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara luas.
“Pertumbuhan ekonomi harus disertai pemerataan. Kemajuan harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia,” kata Prabowo.
Melalui pidato Hari Lahir Pancasila tersebut, Presiden menegaskan komitmennya untuk membangun perekonomian nasional yang berlandaskan nilai gotong royong, keadilan sosial, dan kedaulatan rakyat. Menurut dia, keberhasilan pembangunan hanya memiliki makna apabila manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
