Menjelang peringatan Hari Kartini, Wakil Presiden Gibran Rakabuming menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat pemberdayaan perempuan yang berkelanjutan. Hal itu disampaikan saat menerima audiensi organisasi Perempuan Indonesia Maju (PIM) di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis, 16 April 2026.
Dalam pertemuan tersebut, Gibran menilai sinergi antara pemerintah dan organisasi masyarakat menjadi kunci untuk memperluas jangkauan program pemberdayaan perempuan, sekaligus meningkatkan efektivitasnya di berbagai sektor strategis.
Ia mendorong agar berbagai inisiatif yang telah berjalan dapat terintegrasi, terutama pada bidang pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Langkah ini, menurut dia, sejalan dengan arah pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto yang menekankan inklusivitas dan keadilan sosial.
Ketua Umum PIM, Lana T. Koentjoro, mengatakan dukungan pemerintah menjadi dorongan penting bagi organisasi dalam memperluas gerakan perempuan, baik di tingkat nasional maupun internasional.
“Pak Wapres mendorong program-program kami di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial-budaya, pariwisata, hingga lingkungan hidup untuk terus disinergikan dan diperluas ke masyarakat,” ujar Lana seusai pertemuan.
Dalam audiensi tersebut, PIM juga menyampaikan rencana penyelenggaraan Forum Nasional Perempuan bertema “Peran Perempuan Menjaga Ketahanan Bangsa” yang akan digelar pada 6–7 Mei 2026 di Jakarta. Forum ini direncanakan menjadi ruang konsolidasi gerakan perempuan sekaligus membahas kontribusi perempuan dalam penguatan ketahanan nasional.
Selain itu, PIM akan menggelar sejumlah kegiatan dalam rangka memperingati Hari Kartini, termasuk fun walk kebaya yang melibatkan berbagai organisasi perempuan.
Menurut Lana, kegiatan tersebut tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga diarahkan untuk mendorong partisipasi aktif perempuan dalam ruang publik.
“Ke depan kami ingin semakin banyak lahir Kartini-Kartini baru yang berkontribusi bagi kemajuan Indonesia,” katanya.
Audiensi ini turut dihadiri sejumlah pengurus PIM, di antaranya Sekretaris Jenderal Rahajeng Widya, Bendahara Umum Anna Naomi Silitonga, serta jajaran dewan pengawas dan panitia forum nasional.
Bagi pemerintah, momentum Hari Kartini tidak sekadar peringatan historis, melainkan pengingat bahwa pemberdayaan perempuan tetap menjadi agenda strategis dalam pembangunan nasional.
