Peluang produk kerajinan Indonesia menembus pasar internasional melalui skema business-to-business (B2B) semakin terbuka. Kendala klasik berupa keterbatasan modal dan minimnya aset sebagai agunan mulai diatasi melalui berbagai skema pembiayaan yang lebih adaptif bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Hal itu mengemuka dalam INACRAFT Talks bertajuk Crafting Business Opportunities: Menghubungkan Produk Kriya dengan Pasar B2B yang digelar pada Jumat, 17 Juli 2026, sebagai bagian dari rangkaian INACRAFT Festival Yogyakarta 2026 yang berlangsung pada 15–19 Juli 2026 di Jogja Expo Center (JEC), Yogyakarta.
SME Banking Center Head Bank Mandiri Yogyakarta, Mohammad Niko Zakhary, mengatakan perbankan kini mulai menyesuaikan skema pembiayaan dengan karakteristik pelaku UMKM, termasuk sektor kriya yang banyak bertumpu pada kemitraan dan usaha berbasis komunitas.
Menurut Niko, selama ini banyak perajin, khususnya pelaku usaha muda maupun pemasok dalam rantai produksi, telah memiliki pesanan (purchase order) dari pembeli besar tetapi kesulitan memperoleh modal kerja karena tidak memiliki aset tetap sebagai jaminan kredit.
Ia menjelaskan, melalui program pemerintah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), pembiayaan kini tidak lagi sepenuhnya bergantung pada agunan berupa tanah atau bangunan. Untuk kredit investasi, mesin atau peralatan produksi yang dibiayai dapat menjadi jaminan utama.
“Untuk segmen mikro dan UKM, skema KUR memungkinkan jaminan tidak harus berupa aset tetap. Bahkan mesin atau alat produksi yang dibiayai bisa menjadi agunan utama,” ujar Niko.
Ia menambahkan, bagi pelaku usaha yang baru memulai dan belum memiliki riwayat kredit, plafon pembiayaan dapat mencapai Rp500 juta. Skema tersebut dinilai dapat membantu perajin yang membutuhkan mesin produksi, termasuk mesin impor, untuk meningkatkan kapasitas dan memenuhi standar pasar ekspor.
Meski akses pembiayaan semakin terbuka, Niko mengingatkan bahwa legalitas usaha tetap menjadi syarat utama. Menurut dia, masih banyak pelaku UMKM yang fokus mengembangkan produk tetapi mengabaikan kelengkapan administrasi usaha.
Salah satu dokumen penting adalah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang menjadi dasar penilaian dalam berbagai program pembiayaan pemerintah. “NIB wajib dimiliki karena menjadi acuan klasifikasi usaha dalam proses pemberian kredit,” katanya.
Selain pembiayaan, Niko menilai pelaku UMKM juga perlu memahami mekanisme perdagangan internasional. Rantai pasok B2B menuntut konsistensi kualitas produk, kapasitas produksi, hingga pemenuhan standar lingkungan yang berlaku di negara tujuan ekspor.
Untuk mendukung kebutuhan tersebut, Bank Mandiri menyediakan layanan Trade Service Center yang memberikan konsultasi mengenai transaksi ekspor, mulai dari sistem pembayaran internasional seperti Telegraphic Transfer (TT) dan Letter of Credit (LC) hingga layanan trade finance.
Di sisi lain, Bank Mandiri juga mendorong digitalisasi transaksi selama penyelenggaraan INACRAFT Festival Yogyakarta 2026. Melalui aplikasi Livin’ by Mandiri, pelaku usaha dapat membuka rekening valuta asing secara daring untuk mendukung transaksi ekspor tanpa harus datang ke kantor cabang.
Bagi pengunjung pameran, Bank Mandiri menghadirkan berbagai program promosi, mulai dari penukaran Livin’ Poin, program perjalanan, undian transaksi melalui QRIS dan EDC, hingga fasilitas konversi cicilan kartu kredit langsung melalui aplikasi.
Melalui kolaborasi dalam INACRAFT Talks, penyelenggara berharap pelaku industri kriya tidak hanya memperoleh peluang promosi, tetapi juga memiliki akses pembiayaan, literasi ekspor, serta transformasi digital yang diperlukan untuk memperkuat daya saing produk Indonesia di pasar global.
