Pemerintah memperkuat peran lembaga inkubator sebagai bagian dari ekosistem pengembangan kewirausahaan. Inkubator dinilai dapat menjadi penghubung antara pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan teknologi, inovasi, pembiayaan, serta akses pasar.
Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman mengatakan pemerintah menargetkan lahirnya 10 juta penduduk yang berusaha dan bekerja melalui penguatan ekosistem kewirausahaan. Perguruan tinggi menjadi salah satu basis pengembangan inkubator, selain lembaga yang berada di luar kampus.
“Kenapa harus inkubator? Karena kita membutuhkan perpanjangan tangan agar pembinaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah lebih terstruktur, sistematis, terintegrasi, serta berkelanjutan,” kata Maman saat menghadiri Bursa Wirausaha Unggulan Provinsi Jawa Timur di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya, Rabu, 23 September 2026.
Menurut Maman, sejumlah produk UMKM dan hasil inovasi memiliki kualitas yang baik, tetapi belum berkembang karena tidak memperoleh pendampingan secara berkelanjutan. Persoalan lain mencakup penguatan riset dan perencanaan komersialisasi.
Karena itu, Kementerian UMKM menggandeng perguruan tinggi untuk menjembatani hasil riset dengan kebutuhan masyarakat. Inovasi yang lahir dari kampus diharapkan tidak berhenti sebagai prototipe, tetapi dapat dikembangkan menjadi produk bernilai ekonomi.
“Kita ingin inovasi yang dihasilkan kampus ke depan bisa dikomersialkan, masuk ke industrialisasi, dan dimanfaatkan masyarakat,” ujar Maman.
Ia mencontohkan inovasi teknologi kesehatan dan robotika yang dikembangkan ITS. Pemerintah, kata Maman, dapat membantu mempercepat tahapan pengembangan produk, termasuk dalam urusan perizinan dan sertifikasi.
Penguatan inkubator menjadi bagian dari agenda yang lebih luas. Maman mengatakan pengembangan wirausaha membutuhkan keterlibatan pemerintah pusat dan daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, lembaga pembiayaan, serta komunitas.
Kolaborasi tersebut diperlukan agar pelaku usaha tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga meningkatkan skala bisnis dan menciptakan lapangan kerja.
Kebijakan ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional. Regulasi tersebut menjadi payung kolaborasi berbagai pihak dalam pengembangan kewirausahaan dan diarahkan untuk mencapai rasio kewirausahaan 3,6 persen pada 2029 dan 8 persen pada 2045.
Selain pendampingan, pembiayaan menjadi bagian penting dalam pengembangan usaha. Di Jawa Timur, penyaluran Kredit Usaha Rakyat atau KUR telah mencapai Rp37,11 triliun kepada sekitar 643 ribu debitur UMKM. Sekitar Rp23 triliun di antaranya mengalir ke sektor produksi.
Maman mengatakan pembiayaan tidak cukup jika tidak diikuti peningkatan kapasitas usaha, legalitas, kualitas produk, dan akses pasar.
“Kalau pembiayaan sudah diberikan, tetapi produknya tidak bisa dijual, usaha juga akan kesulitan berkembang,” katanya.
Menurut dia, akses pasar menjadi salah satu unsur yang menentukan keberlanjutan usaha. Pemerintah bersama Kementerian Perdagangan juga memperluas akses bagi produk lokal, termasuk produk unggulan Jawa Timur, untuk masuk ke pasar ekspor.
Rektor ITS Prof. Dr. (HC) Ir. Bambang Pramujati mengatakan perguruan tinggi siap mengambil peran dalam meningkatkan kapasitas teknologi, inovasi, produktivitas, dan daya saing UMKM.
ITS antara lain memberikan pendampingan desain kemasan dan mengembangkan lebih dari 180 perusahaan rintisan melalui Inkubator dan Layanan Bisnis Inovasi (ILBI) ITS.
“Kami berharap kegiatan ini menjadi penyemangat bagi perguruan tinggi untuk berperan sebagai enabler teknologi, desain, dan inovasi bagi UMKM,” ujar Bambang.
Penguatan inkubator dengan demikian tidak sekadar berkaitan dengan pendampingan usaha. Lembaga ini diposisikan sebagai penghubung antara ide dan komersialisasi, pembiayaan dan kapasitas usaha, serta produk dan pasar. Pemerintah berharap pola tersebut membentuk rantai pembinaan yang lebih berkelanjutan bagi wirausaha baru dan UMKM yang ingin meningkatkan skala bisnisnya.
