Lembaga keuangan global J.P. Morgan Asset Management menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara paling tangguh menghadapi guncangan energi global. Dalam laporan Eye on the Market bertajuk Pandora’s Bog: The Global Energy Shock of 2026 yang dirilis 21 Maret 2026, Indonesia berada di peringkat kedua dunia.
Laporan tersebut mengkaji 52 negara yang mewakili sekitar 82 persen konsumsi energi global. Pengukuran dilakukan menggunakan indikator total insulation factor, yang mencerminkan kekuatan pasokan energi domestik dari gas, batu bara, nuklir, dan energi terbarukan terhadap kebutuhan energi nasional.
Indonesia mencatat skor 77 persen, hanya berada di bawah Afrika Selatan (79 persen), serta melampaui Tiongkok (76 persen) dan Amerika Serikat (70 persen). Capaian ini ditopang dominasi energi domestik, terutama batu bara yang menyumbang hampir separuh konsumsi energi nasional, diikuti gas bumi dan energi terbarukan.
Laporan itu juga menempatkan Indonesia bersama sejumlah negara berkembang seperti India, Vietnam, dan Filipina sebagai kelompok yang diuntungkan oleh ketersediaan batu bara domestik di tengah lonjakan harga energi global.
Selain itu, tingkat ketergantungan Indonesia terhadap jalur distribusi energi global dinilai relatif rendah. Impor minyak dan gas melalui Selat Hormuz hanya menyumbang sekitar 1 persen dari konsumsi energi nasional. Angka ini jauh lebih kecil dibandingkan negara Asia Timur seperti Korea Selatan, Taiwan, Thailand, dan Singapura yang memiliki ketergantungan jauh lebih tinggi.
Sebaliknya, laporan tersebut menyoroti negara maju seperti Italia, Jepang, Korea Selatan, Singapura, dan Belanda sebagai pihak yang paling rentan terhadap gejolak energi akibat tingginya ketergantungan impor.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut hasil tersebut sebagai validasi atas arah kebijakan energi pemerintah. “Ini mencerminkan konsistensi kebijakan dalam menjaga keseimbangan antara pemanfaatan energi domestik dan percepatan transisi energi,” kata Airlangga.
Menurut dia, posisi tersebut memberi ruang fiskal yang lebih terjaga bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, sekaligus membantu menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha di tengah volatilitas harga energi.
Meski demikian, pemerintah menilai capaian ini bukan alasan untuk berpuas diri. Sejumlah langkah lanjutan disiapkan, mulai dari peningkatan produksi minyak dan gas domestik, percepatan pengembangan energi baru terbarukan, hingga perluasan penggunaan kendaraan listrik.
Selain itu, diversifikasi sumber pasokan dan jalur logistik energi juga menjadi fokus untuk mengantisipasi risiko geopolitik di masa depan.
Pemerintah menilai ketahanan energi menjadi salah satu fondasi penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Koordinasi lintas kebijakan energi dan fiskal pun akan terus diperkuat agar dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan pelaku usaha.
